Pesangon adalah salah satu hak finansial yang dapat diterima pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Besarannya ditentukan berdasarkan masa kerja, upah, dan alasan pemberhentian kerja.
Namun, pesangon ini masih sering disamakan dengan seluruh uang diterima pekerja setelah PHK. Padahal, ada banyak komponen lain di dalamnya sperti uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan juga uang penggantian hak (UPH) yang memiliki dasar perhitungan berbeda.
Supaya Anda tidak salah memahaminya lagi, artikel ini akan membahas setiap komponen tersebut, pihak yang berhak menerimanya, hingga cara menghitung nominalnya. Selengkapnya, simak artikel berikut!
Apa itu Pesangon?
Pesangon adalah komponsasi finansial yang diberikan pengusaha kepada pekerja akibat PHK sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 40 PP 35/2021, hak akibat PHK dapat mencakup uang pesangon, UPMK, dan UPH.
Tujuan uang pesangon adalah untuk melindungi pekerja yang kehilangan penghasilan agar kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi hingga mendapatkan pekerjaan baru. Aturan ini mendorong perusahaan agar lebih berhati-hati sebelum melakukan PHK.
Ketiga komponen tarsebut memiliki fungsi yang berbeda:
- Uang Pesangon (UP): Kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan masa kerja pekerja.
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK): Penghargaan atas masa kerja tertentu yang diberikan sesuai rentang masa kerja yang ditetapkan dalam peraturan.
- Uang Penggantian Hak (UPH): Penggantian atas hak pekerja yang belum diterima, seperti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang pekerja beserta keluarganya, serta hak lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB).
Baca Juga: Bonus Akhir Tahun: Aturan, Waktu Cair, dan Perhitungannya
Siapa yang Berhak Menerima Pesangon?
Tidak semua berakhirnya hubungan kerja akan mendapatkan pesangon. Hak pekerja juga dipengaruhi oleh status dan alasan hubungan kerja tersebut berakhir. Berikut adalah siapakah yang berhak mendapatkannya, yaitu:
1. Karyawan PKWTT
Saat terjadi PHK terhadap karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), pesangon menjadi hak yang perlu diberikan sesuai alasan PHK. Status tetap tidak otomatis membuat perusahaan memberikan semua komponennya seperti yang disebutkan di atas.
Hal tersebut karena alasan PHK-nya bisa cukup beragam, seperti efisiensi, perusahaan tutup, atau pekerja sakit berkepanjangan, sehingga masing-masing perusahaan memeliki ketentuan perhitungannya sendiri.
2. Karyawan PKWT
Karyawan dengan perjanjian waktu tertentu (PKWT) tidak menerima pesangon saat kontrak berakhir. Oleh karena itu, sebagai gantinya, seperti keterangan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 PP 35/2021, mereka berhak atas uang kompensasi sesuai masa kerjanya jika memenuhi ketentuan.
3. Karyawan yang Resign
Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri juga tidak mendapatkan pesangon maupun UPMK. Namun, mereka dapat memperoleh UPH dan uang pisah jika memenuhi syarat. Besaran uang pisah ini biasanya telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
4. Peserta Magang
Peserta magang atau mitra tidak otomatis menerima pesangon. Status hukumnya dinilai dari tidak adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah, serta bukan dari sebutan dalam kontrak. Jika unsur tersebut terpenuhi, hubungannya dapat dinilai sebagai hubungan kerja.
Besaran Pesangon Berapa Kali Gaji?
Besaran uang pesangon tidak ditentukan oleh satu kelipatan yang berlaku untuk semua pekerja. Berdasarkan Pasal 40 PP 35/2021, pengalinya ditentukan menurut masa kerja, sedangkan jumlah yang diterima juga dipengaruhi alasan PHK.
1. Pengali Uang Pesangon Berdasarkan Masa Kerja
Berikut adalah ketentuan dasar uang pesangon yang dihitung dalam satuan bulan upah:
Masa Kerja | Uang Pesangon |
Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
1 hingga kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
2 hingga kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
3 hingga kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
4 hingga kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
5 hingga kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
6 hingga kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
7 hingga kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Dengan demikian, pekerja dengan masa kerja 5 tahun hingga kurang dari 6 tahun memiliki dasar uang pesangon sebesar 6 bulan upah. Namun, nominal tersebut juga belum tentu final karema masih perlu disesuaikan dengan pengali berdasarkan alasan PHK.
2. Pengali Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Selain pesangon, pekerja dengan masa kerja minimal 3 tahun juga memperoleh UPMK. Ketentuannya yaitu sebagai berikut:
Masa Kerja | UPMK |
3 hingga kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
6 hingga kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
9 hingga kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
12 hingga kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
15 hingga kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
18 hingga kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
21 hingga kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
3. Pengaruh Alasan PHK terhadap Besaran Pesangon
Kedua tabel pengali di atas adalah nilai dasar. Alasan PHK ini dapat mengubahnya melalui pengali tambahan seperti yang telah diatur dalam PP 35/2021. Berikut adalah beberapa contohnya:
- Memasuki Usia Pensiun: Uang pesangin 1,75 kali ketentuan, UPMK 1 kali ketentuan, ditambah UPH.
- Efisiensi untuk Mencegah Kerugian: Uang pesangon 1 kali ketentuan.
- Efisiensi karena Perusahaan Rugi: Uang pesangon ½ kali ketentuan.
- Sakit Berkepanjangan: Uang pesangon 2 kali ketentuan.
Jadi, uang pesangon biasanya berkisar 1-9 bulan upah sebelum pengali alasan PHK, belum termasuk dengan UPMK dan UPH.
Cara Menghitung Pesangon dan Contoh Simulasinya
Perhitungan nilai pesangon dimulai dari upah dasar, lalu dikalikan pengali sesuai masa kerja dan alasan PHK. Berikut lebih jelasnya.
1. Menentukan Upah Dasar
Berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 6 Tahun 2023, komponen upah dasar yaitu upah pokok dan tunjangan tetap, sedangkan tunjangan tidak tetap tidak ikut dihitung. Oleh karena itu, Anda bisa memeriksa slip gaji, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB sebelum menghitung. Jika hanya menggunakan upah pokok tanpa tunjangan tetap hasilnya bisa jadi lebih sedikit.
2. Menghitung Nilai Pesangon
Berikut adalah contoh simulasi perhitungan pesangon agar Anda mendapatkan gambarannya:
Seorang pekerja memiliki masa kerja 5 tahun dengan upah pokok Rp5.500.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000, sehingga upah dasarnya Rp6.500.000. Berikut simulasi perhitungannya:
- Uang Pesangon: 6 x Rp6.500.000 = Rp39.000.000.
- UPMK: 2 x Rp6.500.000 = Rp13.000.000.
- UPH (misal: cuti tahunan yang belum diambil): Rp5.000.000.
- Total Upah Dasar: Rp57.000.000.
Nominal tersebut tentunya belum dihitung menggunakan pengali alasan PHK. Biasanya pesangon ini juga akan dikenai pajak penghasilan, sehingga jumlah bersihnya bisa lebih kecil dari nominal bruto.
3. Memeriksa Hasil Perhitungan
Kesalahan kecil tidak jarang membuat perhitungannya tidak tepat, berikut adalah beberapa hal yang perlu dipastikan:
- Masa kerja sesuai dengan tanggal mulai bekerja dan tanggal PHK, tanpa pembulatan ke atas.
- Alasan PHK harus tercantum jelas dan sesuai dengan pengali yang dipakai.
- Cuti tahunan yang belum diambil juga sudah masuk ke UPH.
- Potongan pajak penghasilan tercantum pada rincian pembayaran.
Setelah nilainya jelas, lalu kapan uang pesangon tersebut bisa Anda terima?
Kapan Pesangon Dibayarkan?
PP 35/2021 mengatur prosedur pemberitahuan PHK, tetapi tidak menetapkan satu tenggat pembayaran yang sama untuk kasus yang berbeda. Waktu pembayarannya juga perlu memperhatikan ketentuan yang telah disepakati para pihak dan hasil penyelesaian perselisihan jika terjadi sengketa.
Untuk menghindari kesalahpahaman, Anda sebaiknya juga meminta rincian tertulis mengenai:
- Komponen hak PHK yang dibayarkan.
- Dasar dan hasil perhitungan setiap komponen.
- Jadwal serta mekanisme pembayaran.
- Rincian pemotongan pajak, jika ada.
Jika terjadi perselisihan mengenai alasan PHK atau besaran hak yang diterima, pekerja dan pengusaha dapat menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Apa Itu Gaji ke 13? Ini Definisi, Penerima, Komponen, dan Jadwal Pencairannya
Pahami Hak Pesangon agar Tidak Salah Menghitung
Pesangon adalah salah satu hak yang pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan akibat PHK. Besarannya, tergantung pada masa kerja , upah, dan alasan berakhirnya hubungan kerja. Selain uang pesangon, sebagai pekerja Anda juga dapat memperoleh UPMK dan UPH sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena setiap kasus PHK memiliki dasar perhitungan berbeda, pastikan Anda memeriksa dokumen kerja, alasan PHK, serta rincian hak yang diberikan perusahaan. Dengan memahami ketentuannya, Anda bisa lebih memastikan hak Anda benar-benar dihitung secara tepat dan perusahaan bisa mengurangi risiko perselisihan ketenagakerjaan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Uang pesangon biasanya berapa?
Tergantung masa kerja. Uang pesangon berkisar 1 sampai 9 bulan upah, belum termasuk UPMK, UPH, dan pengali alasan PHK.
Apakah uang pesangon wajib?
Ya, bila terjadi PHK. Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau UPMK, serta UPH sesuai Pasal 40 PP 35/2021. Pada karyawan yang resign atau berstatus kontrak (PKWT), pesangon tidak berlaku.
Apakah karyawan resign mendapat pesangon?
Tidak. Karyawan yang mengundurkan diri tidak menerima pesangon dan UPMK, tetapi dapat memperoleh UPH dan uang pisah jika memenuhi syarat.
Apakah pesangon dikenai pajak?
Ya. Pesangon termasuk penghasilan yang dikenai pajak penghasilan, sehingga jumlah bersih yang diterima bisa lebih kecil dari nominal bruto.
Apakah karyawan kontrak mendapat pesangon?
Tidak. Karyawan PKWT tidak menerima pesangon saat kontrak berakhir, tetapi berhak atas uang kompensasi sesuai masa kerja jika memenuhi ketentuan.
Tim Emas Murni Asli
Dapatkan info harga emas di inbox Anda.
Artikel dan info terbaru, dikirim saat kami publikasikan.



